Info Pondok
Selasa, 16 Apr 2024
  • Penerimaan Santri dan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 Program Unggulan : 1. Tahfidzul Qur'an 2. Gramatikal Kitab Kuning 3. Intensif Bahasa Inggris
  • Penerimaan Santri dan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 Program Unggulan : 1. Tahfidzul Qur'an 2. Gramatikal Kitab Kuning 3. Intensif Bahasa Inggris
16 Januari 2024

PENGERTIAN, SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN

Sel, 16 Januari 2024 Dibaca 67x

Pengertian Pondok Pesantren

Dalam studinya, Rahardjo menyimpulkan bahwa sejak awal pertumbuhannya, pesantren mempunyai bentuk yang beragam sehingga tidak ada suatu standarisasi yang berlaku bagi semua pesantren. Namun demikian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pesantren tampak adanya pola umum, yang diambil dari makna peristilahan pesantren itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu pola tertentu.

Adapu mengenai definisi pondok pesantren, para ahli memiliki berbagai pandangan:

Secara etimologis, kata “pondok”dalam bahasa Indonesia mempunyai arti; kamar, gubuk, rumah kecil dengan kesan bangunan yang sederhana. Sebagian ahli menyebut bahwa kata “pondok” disinyalir juga berasal dari bahasa Arab, yaitu: “funduq”yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederahan, atau kata yang cukup familier di tengah-tengah masyarakat Indonesia mengandung arti tempat tinggal terbuat dari bambu yang seringkali dikenal dengan “pondokan”.

“Populeritas istilah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di pulau Jawa pada masa Wali Songo ketika menyebarkan Islam. Mereka menggunakan Pondok sebagai tempat belajar ilmu keislaman dan sosial. Sedangkan di Aceh disebut Rangkang, Dayah, dan Meunasah. Sementara di Kalimantan disebut Langgar, dan di Sumatera Barat disebut dengan Surau.”

Sebagaimana pondok, pandangan para ahli tentang pengertian pesantren juga beragam:

Sebagian ahli mengungkapkan bahwa pesantren, secara etimologis, berkaitan dengan kata santri yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” (artinya: santri, lalu ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” berarti “pesantren”). Pesantren diartikan: tempat tinggal santri.

Sedangkan asal-usul kata santri ada berbagai pendapat sebagai berikut: Prof. Jahus berpendapat bahwa istilah Santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji”. Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata “shastri” yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau sarjana ahli kitab agama Hindu. Ada juga yang berpendapat bahwa kata santri adalah pengambilalihan dari bahasa Sansekerta dengan perubahan pengertian, yaitu perkataan Santri yang artinya melek huruf.

Menurut beberapa ahli, istilah pesantren pada mulanya lebih dikenal di pulau Jawa karena pengaruh istilah pendidikan Jawa Kuno, yaitu sebuah sistem pendidikan yang berada di perguruan-perguruan dengan adanya seorang Kyai dan Santri dalam proses belajar dengan pola hidup bersama. Demikian ini merupakan kearifan lokal (local wisdom) para pendakwah muslim di nusantara yang berhasil melakukan pencangkokkan kebudayaan sehingga membuahkan akulturasi budaya sebelum Islam benar-benar tersebar.

Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa perkataan Santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata “cantrik”,yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemanapun pergi.

Sedangkang Pondok Pesantren Sidogiri memberikan definisi:

السَّنْتِرِي: بِشَاهِدِ حَالِهِ هُوَ مَنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللهِ اْلمَتِيْنِ وَيَتَّبِعُ سَنَّةَ الرَّسُوْلِ اْلاَمِيْنِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَمِيْلُ يُمْنَةً وَلاَيُسْرَةً فِىْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ هَذَا مَعْنَاهُ بِالسِّيْرَة وَالْحَقِيْقَةِ لاَ يُبَدَّلُ وَلاَيُغَيَّرُ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا وَاللهُ اَعْلَمُ بِنَفْسِ اْلاَمْرِ وَحَقِيْقَةِ اْلحَالِ

“Pengertian Santri menurut Pesantren Sidogiri: Santri berdasarkan tinjauan eksistensinya adalah orang yang berpegang teguh pada al-Qur’an, mengikuti sunnah Rasul dan tidak goyah ke kiri dan ke kanan dalam setiap waktu. Pengertian ini bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak bisa diganti dan diubah sejak masa lalu dan sekarang. Allah Yang Maha Tahu atas kenyataan sesuatu dan esensi keadaan.”

Secara terminologis definisi pondok pesantren menurut para ahli, antara lain:

Zamakhsari Dhofier: “Asrama pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang biasanya dikenal dengan sebutan kyai.”

Abdurrahman Wahid (Gus Dur): “Sebuah komplek dengan lokasi yang pada umumnya terpisah dengan kehidupan sekitarnya. Dalam lokasi itu terdapat beberapa buah bangunan, yaitu:

  1. Kediaman pengasuh;
  2. Masjid, musholla, atau surau, sebagai tempat peribadatan/pengajaran; dan
  3. Asrama hunian tempat tinggal santri.

Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI): “Lembaga tafaqquh fi al-din yang memiliki misi meneruskan risalah Muhammad SAW sekaligus melestarikan ajaran Islam yang berhaluan ahl al-sunnah wa al-jama’ah.”

Manfred Ziemek: “lembaga multifungsional yang tidak hanya berkutat dan berkecimpung bagi pekermbangan pendidikan Islam semata, tetapi juga kemajuan pembangunan lingkungan sekitar.”

Sejarah Pesantren di Indonesia

Diperkirakan keberadaan pesantren di tanah air sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagian ahli percaya bahwa pondok pesantren sudah ada di nusantara antara abad ke-14 sampai ke-15. Era tersebut bertepatan dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. Pencetus pondok pesantren pertama adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) yang biasa dikenal dengan sebutan Syaikh Maghribi yang berasal dari Gujarat India.

Sebagian ahli menyakini berdasarkan pada “Babad Demak”, sebuah karya tulis literatur klasik Jawa, maka pesantren pertama kali tumbuh pada masa Raden Rahmat (Sunan Ampel). Masa ini berbarengan dengan periode kekuasaan Prabu Kertawijaya Majapahit. Sementara lainnya berpendapat bahwa pondok pesantren yang pertama didirikan adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) di Cirebon sewaktu mengasingkan diri bersama pengikutnya dalam khalwat, beribadah secara istiqamah untuk mendekat diri (taqarrub) kepada Allah SWT.

Sementara itu, Edy Sutrisno menyebutkan bahwa waktu munculnya pesantren pertama di Indonesia adalah sekitar tahun 1062 Masehi di Pamekasan Madura. Pesantren di pulau garam itu bernama Pesantren Jan Tampes II. Tetapi teori ini diragukan karena seharusnya Pesantren Jan Tampes I lah yang lebih tua.

Adapun Agus Sunyoto menyebutkan bahwa pesantren disinyalir merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha di nusantara. Kala itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Melalui proses dakwah yang dipelopori oleh Wali Songo, padepokan-padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Materi yang diajarkan pun diganti menjadi ilmu-ilmu yang bernafaskan Islam sehingga seiring dengan semakin meluasnya ajaran Islam di nusantara, padepokan-padepokan tadi berganti nama menjadi pesantren.

Sedangkan yang lain berteori bahwa keberadaan pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Kenyataan bahwa pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan pola-pola pendidikan yang begitu khas bagi kaum sufi merupakan indikator yang menggambarkan asal-usul pesantren bersumber dari kegiatan spiritual sufistik. Pendapat ini dilandasi fakta bahwa awal penyiaran agama Islam di Indonesia lebih dikental dengan warna kegiatan-kegiatan tarekat, yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan dzikir dan wirid tertentu.

“Literatur mengenai awal mula pendirian pondok pesantren di Indonesia cukup beragam. Berbagai sumber bervariasi dan berbeda-beda dalam menelisik waktu yang mengenai kapan pondok pesantren muncul di Indonesia.”


Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia

Pada bagian lain, kajian sejarah pesantren senantiasa berkelindan dengan deskripsi perkembangan pesantren itu sendiri yang tidak bisa dilepaskan dari proses penyebaran dan penyiaran agama Islam di bumi nusantara, sehingga pembahasan perkembangan pesantren bisa dikelompokkan menjadi beberapa tahap, yaitu:

  1. Fase masuknya Islam ke Indonesia.
  2. Fase penjajahan Belanda.
  3. Fase penjajahan Jepang.
  4. Fase kemerdekaan.

Untuk lebih mengetahui perkembangan pesantren di Indonesia, berikut rincian uraian kondisi pesantren pada masing-masing fase tersebut.

Pertama, Fase Masuknya Islam ke Indonesia

Perkembangan pesantren, tidak dapat dipisahkan dengan zaman Wali Songo, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pesantren yang pertama kali adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang wafat 1419 M itu dianggap orang pertama dari kalangan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa, sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga pesantren itu sudah ada sejak abad ke-15.

Dalam perkembangan berikutnya, tokoh yang dinilai memiliki kontribusi terhadap terbukanya ruang perkembangan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel) yang telah mendirikan pesantren di Kembang Kuning, kemudian pindah ke Ampel Denta, Surabaya, dan mendirikan pesantren di sana.

Misi keagamaan dan pendidikan melalui pesantren mencapai sukses, sehingga setelahnya banyak bermunculan pesantren-pesantren yang didirikan oleh generasi selanjutnya, di antaranya adalah Pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, Pesantren Demak oleh Raden Fatah, Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.

Fungsi pesantren pada masa awal masuknya Islam ke nusantara tidak sesempurna sekarang, pesantren pada saat itu lebih banyak digunakan sebagai sarana islamisasi sekaligus alat guna memadukan tiga unsur pendidikan, yakni:

  1. Ibadah untuk menanamkan iman;
  2. Tabligh untuk menyebarkan ilmu pengetahuan; dan
  3. Amal untuk kepentingan islamisasi kegiatan-kegiatan dalam tataran kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kedua, Fase Penjajahan Belanda

Penaklukan Belanda atas masyarakat di nusantara telah menyebabkan adanya proses kulturisasi budaya barat (westernisasi) di berbagai aspek, termasuk dalam bidang pendidikan. Dibalik dalih pembaharuan, sebenarnya mereka menyelinapkan misi kristenisasi untuk kepentingan Barat dan agama Nasrani.

Tujuan itulah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat perkembangan pesantren. Peraturan-peraturan pemerintah Belanda merupakan daya upaya menyudutkan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh, khususnya pesantren. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial antara lain, sekolah-sekolah gereja diwajibkan sebagai sekolah pemerintah dalam tiap-tiap daerah karesidenan. Aturan demikian tentu mengikat penduduk pribumi untuk menaati undang-undang dan hukum negara.

Selain mempunyai misi kristenisasi yang terselubung, pendidikan gereja juga untuk menandingi lembaga pendidikan yang sudah tumbuh merakyat di tengah-tengah masyarakat, seperti pesantren, madrasah-madrasah dan kegiatan pengajian. Pemerintah Belanda memandang bahwa pendidikan yang telah ada tidak memiliki relevansi dengan zaman dan tidak dianggap tidak membantu pemerintah Belanda dalam misi kolonialisme.

Kebijakan-kebijakan kolonial tersebut kian menumbuhkan kemarahan, kebencian dan pemberontakan masyarakat pribumi, termasuk kalangan pesantren, terhadap pemerintah Belanda yang kemudian dimanifestasikan dalam tiga bentuk aksi, yaitu:

  1. Mengasingkan diri (uzlah) ke daerah-daerah terpencil guna menghindarkan diri dari kebijakan-kebijakan kolonial dan menjaga dari pengaruh moral dan kebudayaan yang destruktif; dan
  2. Bersikap non kooperatif dan melakukan gerakan perlawanan secara diam-diam melalui pengajaran dan fatwa-fatwa para kyai dengan menumbuhkan patriotisme dan semangat jihad para santri untuk membela tanah air, sehingga lahirlah para pejuang besar yang berlatarbelakang santri, seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Pattimura dan lainnya.

Tekanan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap pesantren menyebabkan gerak langkah pesantren menyempit, sehingga satu-satunya ikhtiar yang dilakukan pesantren adalah merelakan diri menjadi terpinggirkan sembari tetap mempertahankan status sebagai entitas puritan, dan berkorban memecah konsentrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial, demi ikut serta memperjuangkan bumi nusantara dari kolonialisme Belanda. Namun dibalik itu semua, daya tahan pesantren tampak tetap teruji.

Ketiga, Fase Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 setelah menguasai pemerintah Hindia Belanda dalam perang dunia II dengan membawa semboyan Asia Timur Raya dan semboyan Asia Baru untuk Asia.

Di awal-awal menginjakkan kaki di bumi nusantara, sikap pemerintahan Jepang tampak begitu menguntungkan umat muslim. Tetapi ternyata hal tersebut hanya siasat Jepang untuk memanfaatkan kekuatan Islam dan nasionalis untuk kepentingan perang Asia Timur Raya g dipimpinnya. Usaha-usaha untuk menarik simpati dari kalangan Islam dengan kebijakan-kebijakannya, antara lain:

  1. Kantor Urusan Agama (Voor Islamistiche Saken) di zaman Belanda yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah menjadi kantor Sumubi yang diserahkan pada ulama Islam, yaitu KH. Hasyim Asy’ari dan kantor Sumuka di daerah yang juga dipegang oleh kalangan Islam;
  2. Beberapa pesantren besar seringkali mendapat dikunjungi pembesar-pembesar Jepang;
  3. Sekolah negeri diberi materi Budi Pekerti yang identik dengan ajaran agama; dan
  4. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Kebijakan-kebijakan Jepang tersebut di atas, sedikit memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan pesantren dan madrasah, tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena setelah mendapat tekanan dari pihak sekutu, pemerintah Jepang bertindak sewenang-wenang, bahkan lebih kejam dari pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan sekolah diberhentikan diganti dengan kegiatan baris-berbaris dan latihan perang untuk membantu Jepang, sehingga para kyai banyak yang ditangkap akibat melakukan pembangkangan dan pemberontakan.

Masa-masa ini tidak berlangsung lama karena pemerintah Jepang semakin terjepit akibat kalah perang dengan sekutu, hingga akhirnya Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya.

Keempat, Fase Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, pemimpin bangsa Indonesia memulihkan kembali dan berusaha mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Sekalipun dalam fase kemerdekaan, pesantren berbenah diri untuk meningkatkan daya tawar, mengembangkan misinya dan berusaha untuk senantiasa eksis setelah masa penjajahan kurang mendapatkan kebebasan, tetapi perkembangan pesantren tidak bisa dilepaskan dari bingkai Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi.

Masa Orde Lama melahirkan kehidupan baru di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945. Dalam upaya menjalankan sistem pendidikan nasional, pemerintah memberi penghargaan tinggi bagi pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren dan madrasah.

BP. KNIP terhadap PP & K memberikan saran dan rumusan terdiri dari:

  1. Dalam rangka menyusun masyarakat baru perlu disusun pedoman pendidikan baru, yang sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia.
  2. Untuk memperkuat kesatuan rakyat, perlu diadakan satu macam sekolah sesuai dengan dasar keadilan sosial.
  3. Metodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaklah berdasarkan sistem sekolah kerja.
  4. Pengajaran agama perlu mendapat tempat yang seksama dan semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan.
  5. Kewajiban belajar selama 6 tahun dilaksanakan secara berangsur dalam waktu 10.

Sebagai realisasi dari agama sebagai pondasi dalam membangun bangsa dan negara, maka:

  1. Pada tahun 1946 dibentuk Departemen Agama yang mengawasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengawasi sekolah-sekolah agama.
  2. Tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi: 1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikuler; 2) Memberi pengetahuan umum di madrasah dan pondok pesantren; dan 3) Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Departemen Agama melalui tugas-tugas ini, dapat disebut sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan pendidikan Islam secara lebih luas.

Masa Orde Baru telah melahirkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan, antara lain:

  1. Ketentuan yang dinilai kurang berpihak kepada Islam dengan terbitnya Keppres Nomor 34 tahun 1972 yang berisi pembagian tugas terhadap pembinaan pendidikan dan latihan kepada tiga Kementerian, yaitu: 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum latihan keahlian dan kejuruan; 2) Kementerian Tenaga Kerja bertanggung jawab atas latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri; serta 3) Lembaga Administrasi Negara bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri.
  2. Kementerian Agama yang sejak kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pesantren, madrasah dan sekolah agama) hanya bertanggung jawab atas kurikulum pendidikan agama, baik untuk sekolah umum, madrasah maupun perguruan tinggi.
  3. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah yang diharapkan mempelopori kesamaan dengan sekolah-sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional.

“Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, sampai Orde Baru belum menampakkan keberpihakan pada dunia pesantren, bahkan terkesan pesantren masih terisolir dari Sistem Pendidikan Nasional.”

Era Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 merupakan gerbang untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam bidang pendidikan.

Era reformasi ini benar-benar telah membuka ruang terhadap kuatnya perhatian pemerintah pada pendidikan Islam termasuk pondok pesantren yang dibuktikan, antara lain:

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 30 poin (4) yang berbunyi: “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”.
  2. PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Bab I pasal 1, poin (4).

Sekalipun Undang-undang ini dirasa telah berpihak pada kaum sarungan dan menyapu sederet keresahan yang dialami kalangan pesantren, namun UU dan turunannya itu dianggap belum seluruhnya mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan. Pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal.

  • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disusun bukan untuk menjadi “pengekang” terhadap independensi pesantren, tetapi justeru melalui UU ini terjamin tiga hal: 1) Sebagai landasan hukum bagi rekognisi peran menjaga NKRI, tradisi, varian norma, dan aktivitas pendidikan; 2) Sebagai landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu dan akses lulusan, serta independensi pesantren, 3) Sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memfasilitasi pengembangan pesantren.

“Pesantren yang dahulu terkesan tradisional, kolot, kaum sarungan, gedungnya sempit, kumuh dan terisolir, kini menjelma menjadi lembaga yang unggul, bisa dibanggakan, menjadi alternatif, karena pesantren yang teguh pada wawasan kebangsaan, nilai-nilai moralitas dan modernitas.”

Penulis: Muhammad Madarik, MA (Staf Pengajar IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang)

Rujukan:

  • Marwan Saridjo, (1985), Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
  • Umaruddin Masdar, (1999), Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokras, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  • Musthafa Syarif, (1982), Administrasi Pesantren, Jakarta: Paryu Barkah.
  • Manfred Ziemek, (1986), Pesantren dalam Perubahan Sosial, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
  • Agus Sunyoto, (2014), Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah, Jakarta: Pustaka IIMan.
  • Zuhairi, dkk, (2004), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksra.
  • Mahmud Yunus, (1985), Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung.
  • Hanun Asrohah, (1999), Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. I.
  • Republik Indonesia, (2010), Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Fokusmedia.
  • https://www.literasipublik.com/sejarah-dan-perkembangan-pondok-pesantren-di-indonesia#google_vignette
  • https://kemenag.go.id/opini/uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa-wvgrf8
Artikel ini memiliki

1 Komentar

Заказать двери на заказ в Москве
Изготовление дверей на заказ по индивидуальным размерам
Советы по выбору дверей на заказ
Виды и оттенки дверей на заказ
Услуги по доставке и установке дверей на заказ
Какие факторы влияют на выбор дверей на заказ? варианты дверей на заказ
Ламинированные двери на заказ: преимущества и недостатки
Железные двери на заказ: надежность и безопасность
Что нужно учитывать при оформлении заказа на двери?
Двери в дом https://www.mebel-finest.ru/.

Tinggalkan Komentar

 


Video Terbaru

Pengumuman

Diterbitkan :
3 Fasilitas yang di dapat apabila daftar di Gelombang 1 Unit MARU II
Open Registration !!! 📋📋📋 Penerimaan Santri dan Peserta Didik Baru (PPDB)Tahun Pelajaran 2024/2025 Program Unggulan..
Diterbitkan :
3 Fasilitas yang di dapat apabila daftar di Gelombang 1 Unit SMARU
Open Registration !!! 📋📋📋 Penerimaan Santri dan Peserta Didik Baru (PPDB)Tahun Pelajaran 2024/2025 Program Unggulan..
Diterbitkan :
3 Fasilitas Yang di dapat apabila daftar di Gelombang 1 Unit SMPRU
Open Registration !!! 📋📋📋 Penerimaan Santri dan Peserta Didik Baru (PPDB)Tahun Pelajaran 2024/2025 Program Unggulan..